Oleh karena itu, siapa pun, termasuk Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Kepala DLH, Asep Kuswanto pada saat itu, memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap upaya membatalkan atau menghentikan atau dengan sengaja menunda proyek PLTSa (ITF Sunter Jakarta) boleh jadi atau berpotensi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden.
Pembatalan atau Penghentian Proyek ITF Tidak Beralasan: Pemerintah Pusat Telah Memberikan Subsidi Tipping Fee dan Jaminan Pembelian Listrik
Alasan yang dikemukakan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, terkait pembatalan atau penghentian Proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) tidak dapat dibenarkan, mengingat adanya dukungan substansial dari pemerintah pusat. Langkah tersebut menjadi tidak tepat karena pemerintah pusat telah memberikan berbagai bentuk dukungan konkret, terutama dalam hal subsidi biaya pengelolaan sampah (tipping fee) dan jaminan pembelian tenaga listrik oleh PLN.
