Mengacu pada Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, urutan hirarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mencakup Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Jelas bahwa tidak seorang pun memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menghentikan proyek strategis nasional di bidang pengelolaan energi berbasis sampah, seperti Proyek PLTSa atau ITF Sunter Jakarta. Keputusan untuk menghentikan atau membatalkan proyek tersebut hanya dapat dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, yakni apabila Presiden secara resmi mencabut atau membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018.
