Digitalisasi menjadi paradoks: teknologi berkembang cepat, tetapi kualitas layanan publik tidak selalu ikut bergerak maju.
Memasuki tahun 2026, pemda membutuhkan langkah korektif yang lebih terarah.
*Pertama*,
integrasi layanan menjadi kunci. Penerapan *single sign-on*, portal terpadu, dan satu pintu layanan akan memutus rantai fragmentasi aplikasi dan menurunkan beban administratif warga.
*Kedua*, investasi pada infrastruktur digital perlu diprioritaskan. Tanpa konektivitas yang kuat dan perangkat yang andal, digitalisasi hanya berfungsi sebagai dekorasi birokrasi.
*Ketiga*, peningkatan kapasitas aparatur harus dilakukan secara sistematis. Literasi digital, keterampilan mengelola data, dan budaya pelayanan menjadi fondasi transformasi yang sesungguhnya.
