Refleksi menjelang 2026 menjadi momentum memperbaiki arah. Yang dibutuhkan bukan sekadar lebih banyak aplikasi, tetapi lebih baiknya pelayanan: yang mudah diakses, tidak diskriminatif dan benar-benar mempermudah hidup warga.
Dengan cara itulah digitalisasi pemda dapat kembali pada esensinya sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. ***
Penulis adalah:
⁃ Pakar Ilmu Pemerintahan
⁃ Dewan Pakar Ilmu Pemerintahan pada Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat.
⁃ Dosen Universitas Indonesia dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Page 5 of 5
