KAB. BANDUNG — Hearing Publik di Gedung Paripurna membahas mengenai Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam rangka mewujudkan kesekahteraan petani di Kabupaten Bandung.
Kegiatan yang dipimpin Ketua Pansus VII DPRD Kabupaten Bandung, H. Dasep Kurnia, mengatakan, ini merupakan Raperda Inidiatif DPRD setelah sebelumnya Raperda tentang Renternir mendapat penolakan.
Perencanaan pada raperda tersebut, dia menambahkan, mencakup perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang harus dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel, berdasarkan pada daya dukung sumber daya alam dan lingkungan, rencana tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sarana dan prasarana pertanian, kelayakan teknis dan ekonomis, serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya daerah.
“Biasanya kendala bagi kesejahteraan petani terdapat pada fluktuasi harga yang mengakibatkan kerugian, karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan itu bisa terjadi kapan saja, selama tidak ada perlindungan dari komoditi harga yang ditentukan pemerintah,” kata legislator dari FPKS itu setelah usai kegiatan, Rabu (22/9/2021).
Untuk strategi perlindungan petani, dia menjelaskan, berupa penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, penyediaan lahan, kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, asuransi pertanian, bantuan dan subsidi, komoditas unggulan, perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat, juga penyediaan bantuan hukum.
Sementara strategi pemberdayaan petani, dia mengemukakan, harus melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.
“Tentu saja dalam realisasinya itu pemerintah daerah harus turut menunjang dengan memberikan subsidi sebagai salah satu cara memotivasi perani berupa benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, obat-obatan, pakan, pupuk, dan alat pertanian atau mesin,” ujar Dasep.
Namun terjadi cepatnya konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang merupakan ancaman terhadap ketahanan dan keamanan pangan, lanjut Dasep, perlu disikapi secara signifikan. Jika sudah masuk pada pelanggaran pidana, dia mengharapkan pemerintah bisa melakukan tindakan tegas terhadap pelaku tersebut.
Untuk itu, dia menegaskan, penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terbagi dalam bentuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Penentuan LP2B dan LCP2B menggunakan teknologi penginderaan jauh berupa citra satelit resolusi tinggi teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG).
“Makanya perlu ada peran serta pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya kegiatan yang mengarah pada alih fungsi lahan. Jangan berupa teguran tapi langsung tindakan tegas,” pungkas dia. ***
