Bandung BEDAnews
Target penyelesaian 5 rancangan peraturan daerah dari 10 raperda yang diajukan pemprov jabar, yang dibahas melalui panitya khusus (pansus) II DPRD untuk diparipurnakan pada waktunya ini optimis dapat dicapai.
Selain pembahasan raperda ketahanan keluarga Tim Pansus II juga membahas, tentang Raperda Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Al Ihsan, Raperda Retribusi Daerah, Raperda Kehutanan dan Raperda Ketenaga Kerjaan. Sebagaimana diungkapkan Azhar Aung Ruang Kerja Fraksi Partai Hanura DPRD jabar Selasa (10/6)
Untuk Raperda RSUD Al Ihsan Jabar, didalamnya mengatur tentang perombakan strukturisasi manajemen pengelolaan karena RSUD Al Ihsan akan dijadikan juga sebagai RUSD pendikan dan tempat praktek para calon Dokter karena bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran UNISBA.
Selain itu, dalam Raperda tersebut juga mewajibkan Direktur Utama RSUD Al Ihsan untuk membentuk Badan Pengawas yang bersifat independen yang orang-orangnya disulkan oleh Dirut untuk diajukan ke BKD Jabar. Bisa PNS tapi bisa juga Non PNS/ profesional, jelasnya.
Sedangkan untuk Raperda Retribusi Daerah, dimasukan juga kewenangan Pemprov Jabar untuk penarikan retribusi bagi pekerja asing yang ada di Jawa Barat. Perubahan nilai/ harga retribusi barang/ jasa yang sudah cukup lama tidak ada penyesuaian harga baik dinaikan maupun diturnkan. Sehingga, diharapkan dengan keluarnya Perda Retribusi Daerah ini dapat menambah pemaasukan bagi PAD sebesar-sebasarnya, kandasnya. (hermanto)
