Catatan dari Fraksi Partai Golkar, dengan berubahnya Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), agar selalu berpegang pada aturan yang baku, tidak berbelit-belit dan terkikisnya praktik “biaya ekonomi tinggi” atau percaloan.
Merupakan rangkaian dari PBG di atas, tidak kalah pentingnya adalah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian atas aspek lingkungan hidup ini, memegang peran penting, sehingga ditangani oleh birokrasi yang mumpuni dan bukan yang berperilaku avonturir.
PANDANGAN FRAKSI DEMOKRAT
Fraksi Demokrat melalui Ketua Fraksi Entang Suryaman SH., pandangan umumnya menyampaikan dengan catatan:
- Dengan telah diubahnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka berbagai ketentuan dalam Undang-Undang yang dijadikan payung hukum Paraturan Daerah tersebut tidak lagi mengikat dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung telah dinyatakan dicabut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 sebagai Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang. Dengan ketentuan itu, maka secara langsung berdampak terhadap harus segera dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung yang mengatur tentang itu.
- Menindaklanjuti atas Undang-Undang tersebut, telah keluar pula beberapa Peraturan Menteri diantaranya Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
- Dengan beberapa ketentuan itu, sudah barang tentu berdampak terhadap harus segera dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung yang mengatur tentang itu.
- Menyikapi atas keberadan itu, maka Fraksi Partai Demokrat berpandangan sangatlah terlambat penyesuaian itu baru kita lakukan sekarang, sehingga dengan prihatin harus kami sampaikan telah terjadi kekosongan hukum yang harus segera ditindaklanjuti.
- Untuk segera mengisi kekosongan itu, setidak-tidaknya perubahan dengan menetapkan ketentuan baru yang berkenaan dengan itu harus dilakukan dan ditetapkan secepatnya. Seandainya pun ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat disegerakan, akan tetapi seandainya pemberlakuannya dilakukan sebagaimana Rancangan Pasal 161 dalam Perda ini digunakan bisa dalam kurun 1 (satu) tahun, maka kekosongan hukum akan berlangsung lama yang akan berdampak terhadap berbagai sisi.
- Seandainya tidak memungkinkan pemberlakuan perubahan Peraturan Daerah ini dalam waktu yang cepat, maka seyogianya dikeluarkan terlebih dahulu Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang itu, sehingga bisa mengeliminir terjadinya kekosongan dalam kurun waktu yang lama.
- Kiranya Peraturan Walikota Bandung bisa menggunakan rujukan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri No 011/5976/SJ Tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perijinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Page 7 of 12
