Mengenai Bangunan Gedung, terdapat keragaman baik ditinjau dari latar belakang budaya, kondisi lingkungan, gaya arsitektur maupun kondisi sosial, ekonomi masyarakat. Dalam kaitan ini sudah barang tentu perlu diwadahi dalam lingkup aturan, persyaratan administrasi maupun ketentuan teknis.
Diharapkan, dengan adanya pengaturan yang komprehensif terhadap bangunan gedung, maka kegiatan pembangunan berjalan secara tertib, konsisten, dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung suatu lingkungan.
Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa dengan pengaturan mengenai bangunan gedung ini terwujud asas keadilan, dengan mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang relevan dengan nuansa kebersamaan, gotong-royong dan penuh toleransi.
Demikian pula halnya birokrasi harus memiliki visi objektif dengan memperhitungkan nilai kebersamaan. Artinya, aroma pembangunan dapat dirasakan secara berkeadilan di tengah-tengah masyarakat. Untuk mengukur keberpihakan birokrasi kepada kepentingan masyarakat pada umumnya, maka setiap diterbitkannya Persetujuan Bangunan Gedung, dikenakan tarif retribusi yang sesuai dengan potensi nilai ekonomi yang berkembang di masyarakat.
