Untuk yang bertanggung jawab atas pajak parkir adalah Bapenda (Badan Pendapatan Daerah). Bapenda memiliki wewenang untuk memungut dan mengelola pajak parkir sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan Dishub hanya yang terkait dengan pengaturan dan perizinan parkir.
Yang saya ketahui, untuk target pajak parkir pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp350 miliar, namun dalam rancangan perubahan APBD akan diturunkan menjadi Rp300 miliar. Saya mendapat informasi bahwa penerimaan pajak parkir hingga semester pertama baru mencapai 30 persen, atau sekitar Rp90 miliar dari target Rp300 miliar. Saya mengasumsikan angka ini mencakup pajak parkir dari sektor off-street maupun on-street yang juga mencakup restribusi parkir. Ini baru asumsi saya atas total pendaptan pajak parkir dan kebenarannya masih perlu diverifikasi kembali pada Badan Pendapatan Daerah.
