Keempat, memperkuat sistem pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum serta mendorong partisipasi masyarakat sipil melalui mekanisme pelaporan publik yang mudah diakses.
Kelima, menjamin transparansi dan akuntabilitas dengan mempublikasikan data pendapatan parkir secara rutin, agar masyarakat dapat turut mengawal dan menilai kinerja pemerintah dalam mengelola potensi pendapatan daerah ini.
Parkir bukan sekadar persoalan lahan kosong dan tempat kendaraan, tetapi juga merupakan cermin tata kelola kota. Kota yang mampu mengelola sistem parkir dengan baik akan lebih siap mewujudkan transportasi publik yang modern, efisien dan inklusif.
Sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta bertindak tegas dan visioner. Rotasi pejabat bukan sekadar langkah administratif, tetapi merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi untuk memastikan sektor strategis ini memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga Jakarta. ***
