Lebih jauh, terdapat lima langkah konkret yang perlu segera diambil:
Pertama, melakukan rotasi menyeluruh terhadap pejabat di Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang menangani sektor parkir. Langkah ini bertujuan untuk menyegarkan struktur kelembagaan dan menghindari praktik lama yang stagnan.
Kedua, merevisi regulasi pengelolaan parkir melalui berbagai pendekatan, seperti penerapan zonasi, tarif progresif, serta pengelompokan jenis parkir berdasarkan fungsi kawasan. Jika hal ini telah ditempuh perlu dicari lagkah-langkah lain yang lebih modren. Intinya, regulasi baru harus mampu menjawab kebutuhan tata ruang perkotaan yang dinamis dan berpihak pada kepentingan publik.
Ketiga, menerapkan digitalisasi secara menyeluruh dalam sistem parkir, termasuk integrasi data antarinstansi seperti Dishub, Bapenda dan mitra kerja sama, guna memastikan pengelolaan berbasis data dan transparan.
