Berikut inti respons saya:
“Untuk menghadirkan semangat dan dinamika baru, sebaiknya dilakukan rotasi menyeluruh terhadap seluruh pejabat penting yang terkait di Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pergantian dengan pejabat baru diperlukan agar terjadi penyegaran birokrasi dan peningkatan semangat kerja, khususnya dalam upaya mencapai target pajak parkir dan retribusi parkir di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.”
Untuk lebih memahami masalah ini khususnya dari pertanyaan teman wartawan tersebut, perlu saya sampaikan gambaran umumnya.
Terdapat perbedaan utama antara pajak parkir dan retribusi parkir yakni pada jenis layanannya. Pajak parkir dikenakan pada layanan parkir yang disediakan oleh pihak swasta, seperti parkir di gedung, pelataran, atau garasi yang mengenakan biaya. Sementara retribusi parkir dikenakan pada layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir yang dikelola oleh pemerintah. Namun keduanya merupakan sumber Pendapatan Daerah.
