KAB. BANDUNG || bedanews.com — Ormas Manggala Garuda Putih (MGP) melalui Biro Investigasinya, Agus Satria, Jum’at kemarin, 30 September 2022, menyatakan kekecewaannya saat Kabupaten Bandung telah menyelesaikan rapat anggaran perubahan belum lama ini, di sayangkan yang di ketuk palu hanya perencanaan kepentingan kelompok.
Agus menambahkan, tidak sedikit ajuan perencanaan yang sifatnya bisa dirasakan langsung sama masyarakat di tolak/tidak di Acc. Hal ini tentunya sangat miris dan bisa disimpulkan kerjaan Wakil Rakyat dan DPKAD Kabupaten Bandung hanya mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok.
Contohnya, ia menuturkan, pengajuan sarana pendidikan dan olahraga usulan masyarakat tidak di Acc, padahal pengajuan tersebut tidak lain untuk melengkapi sarana pendidikan demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Bandung. Apalagi selama wabah covid di bidang pendidikan mengalami penurunan kualitas di karenakan di terapkannya belajar jarak jauh.
“Sedangkan pengajuan yang menjadi usulan para pejabat yang sifatnya tidak urgensi, mempunyai posisi yang paling istimewa dan pengajuan tersebut jadi lahan KKN,” katanya melalui telepon, Sabtu 1 Oktober 2022.
Dengan memperhatikan hal tersebut, menurutnya, Wakil rmRakyat dan eksekutif Kabupaten Bandung tidak memperhatikan soal atau masalah akselerasi mencerdaskan anak bangsa sebagaimana yang diamanahkan UUD 45.
Dalam hal ini Manggala akan terus mengkritisi kebijakan yang tidak pro masyarakat, dan tentunya, “Kami pun akan melakukan pelaporan ke pihak APH bila mana para pejabat Kabupaten Bandung, diantaranya Banggar dan DPKAD Kabupaten Bandung tidak melaksanakan program yang di rasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.***
