Kedua, kejelasan pihak yang bertanggung jawab.
Ilma menilai bahwa, hingga saat ini belum terdapat titik terang yang memadai terkait siapa saja yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam peristiwa tersebut, baik dari sisi pelaku langsung maupun pihak-pihak lain yang berpotensi memiliki keterkaitan, termasuk dalam aspek pengawasan dan pembinaan.
Ketiga, ketepatan dalam pendekatan penanganan kasus, termasuk pentingnya menghindari narasi yang menyalahkan korban.
Ia menegaskan bahwa, tidak boleh ada victim blaming ataupun kekeliruan logika (logical fallacy) yang mengarah pada pembenaran atas tindakan kekerasan. “Peristiwa ini terjadi di ruang publik, yakni jalan raya. Tidak dapat dibenarkan apabila ada narasi yang justru menyudutkan korban, termasuk dengan alasan-alasan yang tidak relevan seperti penggunaan kendaraan. Fokus utama harus tetap pada tindak pidana yang terjadi dan pertanggungjawaban pelaku,” ujar Ilma.
