Menurut Ono, jika kajian itu dilakukan, pembahasannya harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari yuridis, historis, sosiologis, budaya hingga dampak ekonomi.
Terlebih Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki keragaman budaya, termasuk masyarakat Sunda, Betawi, dan Cirebon.
Ia juga menegaskan kondisi ekonomi daerah saat ini menjadi pertimbangan penting sehingga DPRD tidak akan gegabah mengambil keputusan.
“Semuanya itu murni usulan dari komunitas pengkaji. Melihat kondisi ekonomi kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, apalagi ada ancaman defisit anggaran di Jawa Barat, maka ini harus hati-hati. Saya pastikan DPRD Jawa Barat tidak akan mengambil langkah atau keputusan yang merugikan rakyat,” ujar Ono.
Senada dengan DPRD, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga membantah adanya rencana perubahan nama provinsi.
