Ia berharap struktur APBD Jawa Barat mampu menanggungnya, terutama karena beban infrastruktur besar akan berkurang setelah 2026.
Saat ini, provinsi masih membayar hutang masa lalu sekitar Rp 600 miliar per tahun, termasuk dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum direstrukturisasi oleh pemerintah pusat.
“Kita berharap cicilannya paling tidak 200-300 miliar per tahun, ditambah dengan yang rencana utang 2 triliun itu dibagi selama 3-4 tahun ke depan. Mudah-mudahan struktur APBD kita mampu,” kata Ono.
Alasan proyek-proyek ini menjadi prioritas, menurut Ono, adalah karena berfokus pada infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemacetan di pusat-pusat ekonomi seperti Puncak Bogor, Kota Bekasi, dan kawasan Rebana.
