Terlebih lagi, desakan untuk mencabut undang- undang bermasalah ini semakin hari semakin sirna. Semangat yang dahulu muncul, kini nyaris tak terdengar lagi. Seolah berkaca pada pengalaman sebelumnya, bahwa pengaduan kepada yudikatif terhadap keputusan legislatif dan eksekutif menjadi hal yang sia- sia dan membuang waktu saja. Perselingkuhan ketiga lembaga negara adalah rahasia umum yang sudah diketahui khalayak. Tentu saja, hal ini berpengaruh terhadap kepercayaan rakyat terhadap penguasa. Dan hal ini pulalah yang ikut andil dalam mencabut nyawa demokrasi.
Inilah bunyi lonceng kematian demokrasi. Menempatkan lembaga negara dan melegitimasi dukungan terhadap kebijakan pro rezim. Ini bukan anomali demokrasi, tapi inilah wajah demokrasi sesungguhnya. Pembagian kekuasaan melalui tiga lembaga negara adalah kamunflase yang digunakan untuk menipu ummat. Nyatanya, ketiga lembaga tersebut tak bernyali berjalan di alam demokrasi. Contoh jelasnya terhadap kasus undang-undang kontroversi tersebut. Mekanisme judicial review tidak bisa dijadikan sebagai jalan keluar, bahkan mampu menciptakan pesimisme dan keputusasaan atas keputusan regulasi yang sudah diketok palu. Sungguh, inilah potret kematian demokrasi. Bangkainya berbau busuk menuntut umat untuk segera menguburnya dalam dalam.
