Ternate, BEDAnews.com
Ombudsman Republik Indonesia (RI) perwakilan Maluku Utara (Malut) dalam pantauan ujian nasional menemukan pungutan liar (Pungli) selama Ujian Nasioanl (UN) di Provinsi Maluku Uatara khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), mulai dari tingkat Sekola Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Kepala Ombudsman RI perwakilan Maluku Utara Sofyan Ali mengatakan, meski pelaksanaan UN berjalan lancar, namun masih terdapat hal yang tidak diinginkan seperti pungli pihak sekolah mulai dari tingkat SD-SMA. Sehingga pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk membatalkan pungutan dan segara dikembalikan kepada orang tua murid melalui surat edaran Dinas Pendidikan.
Menurut Sofyan, sesuai pemantauan UN yang dilakukan hanya sebatas di Kabupaten Halsel dan Kota Ternate. Untuk kota Ternate ditemukan persoalan tekhnis berupa sering mati lampu dan kerusakan beberapa komputer saat UN berlangsung.
Tetapi hal demikian ditemukan di SMAN 1 Labuha dan SMAN 1 Ternate, karena padam listrik, sehingga menimbulkan keterlambatan sisiwa memenuhi waktu ujian yang sudah ditentukan. “Karena itulah hasil ini kami sudah melaporkan ke pusat dan hari ini (kemarin-red) Ombudsman pusat sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Pendidikan untuk menyampaikan hasil pantau secara nasional khusunya hasil pelaksanaan UN di Malut,” ujaranya Sofyan Ali, kepada wartawan, Rabu lalu.
Sofyab mengatakan, pihaknya telah membuat catatan khusus UN di Labuha dan Kota Ternate, karena masih menemukan ada oknum pejabat yang melakukan monitoring masuk dalam ruang ujian. Padahal sesuai aturan UN, pejabat tidak bisa masuk ruagan dan harus tetap berada di luar ruangan saat monitoring berlangsung.
“Adapaun salah pengertian posisi monitorng, ada juga pengawas yang memasukan hendpon dalam ruang ujian dan itu ditemukan di kota Ternate,” jelasnya. (SN)












