Garut, BEDAnews
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Garut Drs. H. Mlenik Maumeriadi mengatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan rencana pengembangan potensi wisata, terkait dengan pemenuhan kebutuhan anggaran yang dialokasikan pada APBD mendatang baik melalui anggaran Propinsi, Daerah, maupun anggaran Pusat.
Menurut Mlenik, belakangan ini banyak keluhan dari pengunjung yang mendatangi Obyek wisata, seperti candi Cangkuang, Situ Bagendit, Curug Cimana Racun, Santolo dan obyek wisata lainnya, terkait ketidak nyamanan ditempat obyek wisata tersebut, serta penilaian pengunjung karena tidak ada nilai seni maupun permainan. “Wajar bila pengunjung minim ketempat wisata tersebut,” ujar Mlenik saat ditemui BEDAnews.com, Selasa (31/7) lalu.
Selain itu kata Mlenik, ada sebagian infrastruktur jalan disebagian obyek wisata yang kondisinya rusak berat dan sempit. Sementara wisatawan yang membawa anggota keluarga cukup sulit untuk melintasinya akibat belum tersedianya sarana jalan yang memadai, juga belum terdapat sarana-prasarana penunjang lainnya, termasuk tak tersedianya akomodasi berupa pedagang makanan dan minuman ringan, seperti di Obyek wisata situ bagendit dan Cangkuang Kabupaten Garut, ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Mlenik juga mengungkapkan bahwa Wilayah Kecamatan Cisompet, 65 km arah selatan dari pusat Kabupaten Garut, Jawa Barat, memiliki potensi pariwisata berupa curug atau air terjun alam tujuh tingkat dengan ketinggian 50 meter.
Setiap tingkatan pada curug limbung tersebut, terdapat kolam air seluas puluhan meter persegi berkedalaman 1-3 meter. Dan kondisi jalannya bagus, tinggal penataan dan pengembangan Obyek wisata dan penataan tempat para pedagang atau kulinernya.
Diakui Mlenik, bahwa adanya obyek-obyek wisata yang belum dilakukan penertiban termasuk pengelolaannya, karena disamping menyangkut keterbatasan anggaran, juga ada sebagian obyek wisata yang lahan kepemilikinya dikelola oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat, seperti ODTW Situ Bagendit.
Namun pihak Pemkab lanjutnya, akan berusaha melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah baik Pusat maupun Provinsi dalam hal penataan sekaligus pengembangan obyek wisata tersebut. (Sighar)
