Karena itu, langkah negara melalui Danantara harus dilihat sebagai titik awal, bukan akhir. Penurunan komisi harus diikuti dengan agenda yang lebih luas: transparansi sistem, kejelasan status kerja, hingga jaminan perlindungan sosial bagi para driver.
Tanpa itu, perubahan yang terjadi hanya akan bersifat kosmetik.
Negara tidak boleh setengah hati. Dalam menghadapi kekuatan besar seperti korporasi digital, sikap netral justru berarti membiarkan ketimpangan terus berlangsung. Keberpihakan menjadi kunci. Dan dalam konteks ini, keberpihakan kepada jutaan pekerja platform adalah pilihan yang tidak hanya tepat secara ekonomi, tetapi juga mendesak secara moral.
Pada akhirnya, ini bukan sekadar soal ojek online. Ini adalah tentang arah masa depan ekonomi Indonesia, apakah akan dikuasai sepenuhnya oleh logika korporasi digital, atau tetap berada dalam kendali kepentingan publik. ***
