Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak ditentukan oleh tinggi rendahnya jabatan seseorang, melainkan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP dan ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Dalam praktik penyidikan, alat bukti dapat diperoleh melalui pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, penggeledahan, penyitaan dokumen atau barang bukti, hasil audit, barang bukti elektronik, maupun tindakan penyidikan lainnya yang dilakukan sesuai ketentuan hukum. Apabila dari seluruh rangkaian penyidikan tersebut telah diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, penyidik berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka.
