Analisis kritis ini semakin menemukan pijakannya tatkala kita membedah karya klasik Mochtar Lubis, Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 200, hlm. 48), yang menggarisbawahi mentalitas feodal yang masih mengakar subur di kalangan aparatur negara kita—sifat enggan dikritik, merasa paling benar, dan menganggap seragam sebagai simbol superioritas moral. Ketika mentalitas feodal ini bersenyawa dengan struktur komando kepolisian yang bersipat militeristis, yang lahir bukanlah pelayan masyarakat, melainkan birokrat keamanan yang elitis dan berjarak dengan denyut nadi rakyat kecil.
Lalu, bagaimana kita meluruskannya? Jawabannya tentu bukan dengan membubarkan atau sekadar memaki di ruang-ruang percakapan maya. Reformasi kepolisian harus ditarik kembali ke rel akademik dan sosiologis yang membumi. Seperti ditegaskan dalam kajian komprehensif oleh sejarawan kepolisian Indonesianis, Anderson et al., dalam buku The Police and Society in Post-Authoritarian Indonesia (ISEAS Publishing, Singapore, 2012, hlm. 94), institusi kepolisian hanya akan sehat jika ada kontrol sipil yang substantif, transparansi anggaran yang radikal, dan evaluasi kinerja berbasis kepuasan hakiki masyarakat, bukan sekadar laporan administratif asal bapak senang.











