Bandung, BEDAnews – Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) resmi menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Bandung, Selasa (17/11/2026).
Pada agenda yang sama, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung (MA) RI dan PT Pos Indonesia.
Ketua Umum PP IKAHI, Prof. Dr. H. Yanto, menjelaskan bahwa kolaborasi ini lahir dari tantangan nyata yang kerap dihadapi para hakim saat menjalani mutasi tugas. Mengingat penempatan hakim tersebar mulai dari kota besar hingga wilayah kepulauan dan perbatasan, proses pemindahan barang keluarga sering kali harus menempuh perjalanan lintas pulau hingga ribuan kilometer.
“Pindahan bukan urusan sederhana karena menyita tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit,” ujar Prof. Yanto di sela-sela acara.
Fasilitas Khusus Pindahan dan Jaminan Perlindungan 100 Persen
Melalui PKS yang berlaku hingga 1 Desember 2028 ini, seluruh anggota IKAHI mendapatkan akses ke berbagai layanan pengiriman dokumen dan barang milik Pos Indonesia. Layanan tersebut mencakup pengiriman kilat, reguler, kargo, hingga logistik yang dilengkapi fasilitas penjemputan barang dan jaminan ganti rugi.
Untuk kebutuhan pindahan mutasi, tersedia skema khusus berupa
Layanan Kargo: Diperuntukkan bagi barang dengan berat 10 hingga 150 kilogram dengan skema tarif yang dapat dirundingkan.
Layanan Logistik Truk: Pengiriman langsung (door-to-door) dari lokasi asal menuju tempat tugas baru.
Proteksi dan Pembayaran Fleksibel: Perlindungan nilai barang hingga 100 persen melalui jaminan tambahan, serta kemudahan pembayaran yang dapat dilakukan belakangan via tagihan berkala.
Prof. Yanto menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan hakim. “Kami juga akan terus berikhtiar agar seluruh biaya pindahan hakim dapat ditanggung sepenuhnya oleh negara,” tambahnya.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Muhamad Iskandar, beserta jajaran atas terjalinnya kemitraan strategis ini. Selanjutnya, PP IKAHI bersama Pengurus Daerah akan segera menyosialisasikan program ini kepada seluruh anggota, disertai pemantauan dan evaluasi rutin.
Pesan Ketua MA: Jaga Kode Etik dan Evaluasi Pengiriman Surat Tercatat
Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menyambut baik sinergi yang saling menguntungkan antara IKAHI dan Pos Indonesia. Namun, ia berpesan agar segala bentuk kemudahan dan pelayanan yang diterima anggota IKAHI tetap berpedoman pada kode etik serta menjauhi potensi konflik kepentingan.
Terkait Nota Kesepahaman antara MA dan PT Pos Indonesia, Prof. Sunarto menuturkan bahwa kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya, khususnya mengenai pengiriman surat panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023.
Meskipun mekanisme surat tercatat terbukti efektif menekan biaya perkara, Ketua MA memberikan lima catatan evaluasi krusial untuk peningkatan layanan ke depan, yakni:
- Akurasi data alamat dan identitas penerima.
- Kualitas serta profesionalitas petugas pengiriman di lapangan.
- Penguatan sistem informasi dan integrasi data.
- Mekanisme koordinasi yang lebih responsif.
- Evaluasi berkala terhadap kualitas layanan.
“Di balik selembar surat panggilan, tersimpan nasib seseorang yang berhadapan dengan hukum,” tegas Ketua MA menutup sambutannya.












