Di sinilah urgensi riset bertajuk “Meluruskan Kendali Polisi” menemukan momentumnya. Kendali yang dimaksud bukan sekadar soal administrasi komando atau hierarki operasional di Mabes, melainkan reorientasi etis: bagaimana mengembalikan institusi penegak hukum ini ke pangkuan akal sehat publik dan nilai-nilai konstitusi.
Persoalan mendasar dari institusi kepolisian kita pasca-reformasi terletak pada distorsi fungsi. Ketika sebuah institusi dibekali diskresi yang begitu luas tanpa mekanisme pengawasan independen yang efektif, ia menjelma menjadi leviathan kecil di tingkat lokal. Buku babon sosiologi hukum modern, Police, Order and Legitimacy, karya sosiolog hukum terkenal David A. Bayley (Oxford University Press, New York, 1985, hlm. 115), pernah mengingatkan dengan telak: legitimasi penegakan hukum runtuh seketika bukan karena kejahatan jalanan meningkat, melainkan karena aparatnya sendiri memperlakukan hukum sebagai instrumen negosiasi kuasa, bukan keadilan.











