Lebih lanjut, Muslim Arbi menyampaikan bahwa, kritiknya terhadap kenaikan uang reses justru dilandasi oleh semangat untuk memperbaiki transparansi dan efisiensi anggaran di lembaga legislatif. Dalam pandangannya, DPR sebagai representasi rakyat harus menjadi teladan dalam pengelolaan anggaran publik, terutama di tengah situasi ekonomi nasional yang masih menantang.
“Saya tidak anti terhadap hak-hak anggota DPR. Tapi publik tentu berharap ada penjelasan yang terbuka, transparan dan rasional. Apalagi sekarang rakyat masih menghadapi beban ekonomi berat. Kenaikan uang reses harus dijelaskan manfaat dan pertimbangannya secara terbuka,” ujarnya.
Menurutnya, uang reses idealnya digunakan untuk memperkuat fungsi representasi DPR, yakni menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Namun, jika nilainya terus meningkat tanpa diikuti akuntabilitas yang jelas, hal itu berpotensi menimbulkan kecurigaan publik.
