Tidak hanya meminta kepolisian bekerja, Muslim Arbi juga mendesak DPR RI mengambil peran lebih besar dalam mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Menurut dia, DPR tidak cukup hanya menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Ia mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) penyadapan agar persoalan tersebut dapat diperiksa secara lebih komprehensif.
Pansus, menurut Muslim, diperlukan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan berbagai pihak, mekanisme pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara.
Ia juga menilai, persoalan ini menyangkut keamanan kepala negara dan tata kelola kekuasaan. Karena itu, pengusutannya tidak boleh dibatasi oleh kepentingan institusi ataupun kepentingan politik kelompok tertentu.
