Oleh: Sugiyanto (SGY)-Emik (Pengamat Kebijakan Publik)
JAKARTA || Bedanews.com – Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) sekitar pukul 11.26 WIB. Surat serupa, menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kini, perhatian publik beralih pada proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Hal terpenting bukan lagi sekadar alasan di balik keputusan tersebut, melainkan bagaimana negara memastikan proses pergantian berlangsung secara konstitusional, transparan, dan tidak menimbulkan preseden buruk bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki peran penting dalam menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR untuk dipilih.
