Oleh: Mayjen TNI (Purn) Fulad (Penasihat Militer Utusan Militer di PBB 2017-2019)
JAKARTA || Bedanews.com –
*Pendahuluan*
Ada saatnya sebuah bangsa harus berhenti sejenak, membaca arah sejarah, dan bertanya dengan jujur: apakah negara sedang berjalan menuju masa depan yang semakin kuat, atau justru sedang membangun kerentanan dari dalam dirinya sendiri?
Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang tidak boleh dilupakan. Tahun 1965, bangsa ini diguncang pertarungan ideologi dan kekuasaan yang meninggalkan luka mendalam. Tahun 1998, krisis ekonomi dan politik mengguncang fondasi pemerintahan sekaligus melahirkan Reformasi. Kedua peristiwa tersebut mengajarkan satu pelajaran besar: ancaman terhadap negara tidak selalu datang dari luar. Sebuah bangsa juga dapat melemah ketika konflik internal, penyalahgunaan kekuasaan, dan rapuhnya kepercayaan tidak dikelola dengan bijaksana.
Hari ini, dinamika politik nasional kembali menghadirkan sejumlah perkembangan yang patut dicermati, mulai dari kabar pengunduran diri Wakil Presiden, usulan Hak Menyatakan Pendapat DPR yang disebut didukung 120 anggota dari delapan fraksi, hingga perkara dugaan penyadapan ilegal yang dibahas Komisi III DPR bersama Kapolri pada 12 November 2026.
Perkembangan tersebut tidak boleh dibaca semata-mata sebagai pertarungan antarelite. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: apakah konstitusi tetap menjadi landasan, apakah institusi negara tetap berintegritas, dan apakah kepentingan nasional masih ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan?
Di sinilah relevansi gagasan Prahara Ketiga: Ketika Kedaulatan Bangsa Diuji dari Dalam.
Ini bukan ramalan tentang keruntuhan Indonesia. Ini adalah peringatan strategis bahwa pada abad ke-21, kedaulatan dapat dilemahkan melalui kombinasi tekanan politik, penyalahgunaan kewenangan, perang informasi, pencurian data, serangan siber, dan sabotase terhadap sistem yang menopang kehidupan bangsa.
*Konstitusi Bukan Instrumen Pertarungan Kekuasaan*
Usulan Hak Menyatakan Pendapat oleh anggota DPR merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati. Namun, dukungan terhadap pengajuan hak tersebut tidak dengan sendirinya merupakan keputusan pemakzulan.
DPR memiliki fungsi pengawasan dan kewenangan konstitusional. Akan tetapi, setiap proses yang menyangkut kedudukan Presiden maupun Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan UUD 1945, khususnya Pasal 7A dan Pasal 7B.
Demikian pula informasi mengenai pengunduran diri Wakil Presiden harus dibedakan antara kabar, pernyataan politik, dan keputusan resmi kenegaraan. Dalam kehidupan bernegara, fakta tidak boleh dikalahkan oleh spekulasi, sementara prosedur konstitusional tidak boleh digantikan oleh tekanan politik.
Demokrasi bukan sekadar kompetisi memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Demokrasi adalah kesanggupan mengelola perbedaan dengan tanggung jawab, menghormati hukum, dan menjaga kepentingan bangsa.
Konstitusi harus menjadi panglima. Ia tidak boleh dijadikan alat pembenaran oleh pihak yang sedang berkuasa maupun mereka yang ingin mengambil alih kekuasaan.
*Penyadapan: Ketika Kedaulatan Informasi Dipertaruhkan*
Perkara dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian publik memiliki dimensi lebih luas daripada sekadar pelanggaran privasi atau kejahatan teknologi informasi. Apabila terbukti terjadi pengumpulan informasi secara ilegal terhadap kepala negara dan tokoh-tokoh strategis, persoalannya menyentuh keamanan nasional, integritas institusi, dan kedaulatan informasi Indonesia.
Dalam geopolitik modern, informasi adalah kekuatan strategis. Data dapat digunakan untuk membaca keputusan, memetakan kelemahan, memengaruhi kebijakan, membangun tekanan, bahkan mengarahkan persepsi publik.
Karena itu, penyadapan ilegal terhadap kepentingan strategis negara tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Negara harus mengetahui siapa pelakunya, bagaimana cara kerjanya, apa tujuan operasinya, dan sejauh mana informasi yang diperoleh telah digunakan atau disebarluaskan.
Namun, keseriusan penanganan harus berjalan seiring dengan ketepatan hukum. Dugaan tidak boleh diperlakukan sebagai fakta, dan proses penyelidikan tidak boleh berubah menjadi penghakiman publik.
Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Tetapi tidak boleh pula hukum dijadikan instrumen untuk membungkam pihak yang berbeda pandangan.
Kewibawaan negara justru terlihat ketika ia mampu mengungkap kebenaran tanpa mengorbankan keadilan.
*Dari Pencurian Data Menuju Sabotase: Ancaman yang Menyentuh Kehidupan Rakyat*
Ada satu dimensi yang perlu mendapat perhatian lebih serius: apakah penyadapan dapat menjadi pintu masuk bagi ancaman digital yang lebih luas?
Secara strategis, kemungkinan itu harus diantisipasi. Namun, penyadapan, pencurian data, sabotase, dan terorisme digital merupakan kategori ancaman yang berbeda. Tidak setiap penyadapan merupakan terorisme, dan tidak setiap pencurian informasi otomatis berujung pada sabotase.
Yang harus diwaspadai adalah kemungkinan berkembangnya rangkaian operasi digital yang lebih kompleks: pencurian informasi strategis, manipulasi data, perusakan sistem, gangguan komunikasi, hingga sabotase infrastruktur vital.
Bayangkan apabila sasaran serangan bukan lagi percakapan atau dokumen pejabat negara, melainkan sistem distribusi pangan, jaringan energi, transportasi, layanan kesehatan, sistem pembayaran, dan komunikasi publik.
Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Distribusi bahan pokok terganggu, pasokan bahan bakar terhambat, pelayanan rumah sakit melemah, transaksi ekonomi terhenti, dan masyarakat kesulitan memperoleh kebutuhan dasar.
Pada titik itu, serangan digital bukan lagi semata-mata persoalan teknologi. Ia telah menjadi ancaman terhadap keamanan manusia, ketahanan nasional, bahkan keselamatan masyarakat.
Apabila serangan dilakukan dengan tujuan dan memenuhi unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur hukum, dimensi terorisme berbasis sarana digital juga harus diperhitungkan. Namun, penetapan kategorinya tetap harus berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Kita tidak boleh menunggu listrik padam, logistik warga terhenti, rumah sakit terganggu, atau sistem pembayaran lumpuh untuk menyadari bahwa ancaman digital dapat berubah menjadi ancaman nyata.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital telah memberikan landasan kebijakan. Tantangannya adalah memastikan perlindungan tersebut berjalan secara terintegrasi, memiliki sistem deteksi dini, kemampuan penanggulangan, serta mekanisme pemulihan yang teruji.
Pertahanan negara masa kini tidak cukup hanya menjaga wilayah dan batas teritorial. Negara juga harus mampu menjaga data, jaringan, energi, pangan, sistem logistik, dan keberlangsungan pelayanan publik.
Kedaulatan digital pada akhirnya bukan hanya tentang melindungi teknologi, melainkan memastikan kehidupan rakyat tidak dapat dengan mudah dilumpuhkan melalui teknologi.
*Keretakan Internal dan Kerentanan Geopolitik*
Pengalaman saya sebagai Penasihat Militer Republik Indonesia untuk PBB di New York pada 2017–2019 memberikan pelajaran bahwa hubungan antarnegara tidak pernah terlepas dari kepentingan strategis. Kekuatan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militernya, tetapi juga oleh ketahanan institusi, kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, dan soliditas nasional.
Di tengah persaingan kekuatan besar, negara yang mengalami perpecahan internal akan memiliki ruang kerentanan yang lebih luas terhadap tekanan eksternal. Bukan berarti setiap persoalan domestik digerakkan oleh kekuatan asing. Namun, lemahnya kepercayaan, konflik antarlembaga, dan polarisasi masyarakat dapat menciptakan keadaan yang mudah dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan.
Ketika elite menghabiskan energi untuk mempertahankan pengaruh, sementara institusi saling mencurigai dan masyarakat terbelah oleh perang informasi, perhatian terhadap agenda strategis bangsa justru melemah.
Kedaulatan tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan mempertahankan wilayah dari agresi asing. Kedaulatan juga berarti kemampuan menentukan keputusan politik secara mandiri, mengelola sumber daya, melindungi informasi strategis, menguasai teknologi, dan menjamin kebutuhan dasar rakyat.
Bangsa yang kuat bukan bangsa yang tidak memiliki perbedaan, melainkan bangsa yang tidak membiarkan perbedaan menghancurkan persatuan dan kepentingan nasionalnya.
*Purnawirawan: Pengabdian Tidak Pernah Dipensiunkan*
Sebagai purnawirawan TNI, saya meyakini bahwa pengabdian kepada bangsa tidak berakhir ketika seragam dan pangkat aktif ditinggalkan. Seragam boleh dilepas, pangkat boleh berakhir, tetapi kehormatan, integritas, dan tanggung jawab kebangsaan harus tetap hidup.
Purnawirawan harus berdiri sebagai kekuatan moral dan intelektual yang independen. Tidak menjadi alat kepentingan kelompok, tidak terjebak dalam pertarungan kekuasaan, tetapi juga tidak kehilangan keberanian untuk menyampaikan kebenaran.
Pengalaman masa lalu seharusnya melahirkan kebijaksanaan, bukan perasaan paling benar. Kritik harus disampaikan dengan keberanian, tetapi juga dengan tanggung jawab. Ketika bangsa menghadapi ketidakpastian, purnawirawan memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mendinginkan suasana, menjaga persatuan, dan mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tetap berpijak pada konstitusi.
Kesetiaan seorang prajurit kepada negara tidak berhenti ketika masa dinas berakhir. Ia berubah bentuk menjadi tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan dan masa depan bangsa.
*Jalan Keluar: Memulihkan Kepercayaan, Memperkuat Kedaulatan*
Indonesia tidak membutuhkan pertarungan kekuasaan yang berkepanjangan. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tenang, institusi yang berintegritas, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
Ada lima agenda strategis yang harus menjadi perhatian bersama.
*Pertama, mengembalikan konstitusi sebagai pedoman tertinggi kehidupan bernegara.*
Seluruh persoalan politik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusional, bukan tekanan, intimidasi, atau kepentingan sesaat.
*Kedua, memperkuat integritas dan profesionalisme institusi negara.*
Pemerintah, DPR, TNI, Polri, dan seluruh lembaga negara harus menjalankan kewenangannya secara proporsional dan bertanggung jawab. Loyalitas tertinggi harus ditujukan kepada negara, konstitusi, dan kepentingan rakyat.
*Ketiga, mengungkap tuntas perkara dugaan penyadapan ilegal.*
Penegakan hukum harus berdasarkan bukti, independen, transparan, serta menjunjung tinggi praduga tak bersalah. Kebenaran harus diungkap tanpa intervensi dan tanpa tebang pilih.
*Keempat, membangun pertahanan siber dan perlindungan infrastruktur informasi vital.*
Diperlukan sistem deteksi dini, koordinasi lintas lembaga, kesiapan menghadapi serangan, serta jaminan kesinambungan pelayanan publik. Perlindungan harus menjangkau sektor pangan, energi, transportasi, keuangan, kesehatan, dan pertahanan.
*Kelima, memperkuat kemandirian strategis bangsa.*
Ketahanan pangan, energi, industri pertahanan, teknologi nasional, dan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas. Bangsa yang tidak mampu menjamin kebutuhan dasarnya akan selalu memiliki titik lemah ketika menghadapi krisis.
Stabilitas bukan berarti membungkam kritik. Stabilitas sejati lahir dari keadilan, kepercayaan, kepastian hukum, dan kemampuan negara melindungi seluruh rakyatnya.
*Penutup*
Prahara pertama mengajarkan kita tentang bahaya pertarungan ideologi. Prahara kedua mengingatkan kita tentang rapuhnya fondasi ekonomi dan politik. Prahara ketiga memberikan peringatan yang lebih luas: kedaulatan bangsa dapat terancam ketika institusi kehilangan integritas, informasi strategis menjadi sasaran, teknologi berubah menjadi senjata, dan sistem yang menopang kehidupan rakyat menjadi titik kerentanan.
Kita tidak boleh membiarkan perbedaan politik berkembang menjadi permusuhan kebangsaan. Kita juga tidak boleh membiarkan penyalahgunaan kewenangan, kejahatan digital, dan sabotase terhadap kepentingan nasional dianggap sebagai persoalan biasa.
Sejarah tidak menuntut kita untuk selalu sepakat. Sejarah menuntut kita memiliki kebijaksanaan untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan, keberanian untuk menegakkan kebenaran, dan keteguhan untuk mempertahankan kepentingan nasional.
Kekuasaan dapat berganti. Jabatan dapat berakhir. Kepentingan politik dapat berubah. Namun, negara harus tetap berdiri, konstitusi harus tetap dihormati, institusi harus tetap dipercaya, dan rakyat harus tetap terlindungi.
Indonesia terlalu besar untuk dipertaruhkan demi kepentingan sesaat. Terlalu banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh para pendiri bangsa dan generasi terdahulu untuk membangun republik ini.
Karena itu, kita harus menjaga Indonesia bukan hanya dari ancaman yang datang dari luar, tetapi juga dari segala tindakan di dalam negeri yang dapat melemahkan integritas, persatuan, dan kedaulatannya.
Seorang negarawan tidak diukur dari seberapa lama ia memegang kekuasaan, melainkan dari seberapa besar tanggung jawabnya menjaga negara dan masa depan bangsanya.
Pada akhirnya, yang harus kita pertahankan bukan kekuasaan seseorang, bukan kepentingan suatu kelompok, dan bukan kejayaan sesaat sebuah institusi.
Yang harus kita jaga, kita bela, dan kita selamatkan adalah Indonesia.
*Jakarta, November 2026*
