• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Senin, November 16, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Muhammadiyah Keluarkan Tiga Rekomensasi Terkait Tax Amnesty

Muhammadiyah Keluarkan Tiga Rekomensasi Terkait Tax Amnesty

Asep Budi by Asep Budi
30 Agustus 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 Jakarta, BEDAnews.com

Jelang dua bulan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty) kinerja perolehan uang tebusan untuk menambal kocek negara yang sedang dihantui gagal fiskal, telah mulai terlihat. Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) membeberkan perkembangan, perolehan uang tebusan hingga 20 Agustus 2016 untuk nilai harta yang dideklarasikan maupun dibawa pulang ke Indonesia.

Dari data Dirjen Pajak,  menunjukkan dana hasil repatriasi tercatat hanya Rp 1,44 triliun dari total keseluruhan jumlah harta Rp 37,27 triliun. Jumlah Surat Pernyataan Harta (SPH) yang telah disetor ke Direktorat Jenderal Pajak sejak Juli hingga 20 Agustus 2016 sebanyak 6.896 SPH. Sedangkan uang tebusan yang terkumpul hanya Rp857 miliar.

Dengan data itu, terlihat keberhasilan pelaksanaan UU itu hanya sekadar mimpi saja. Karena itu, pemerintah kemudian beralih untuk mendongkrak potensi penerimaan dari subyek pajak yang beroperasi di dalam negeri. Rakyat yang berpenghasilan menengah ke bawah pun yang banyak taat pajak dan tidak pernah menyimpan dananya di luar negeri mulai dikejar, bahkan diancam denda atau sanksi yang sangat tinggi. Melihat realitas tersebut Muhammadiyah melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai ada ketidak jelasan sikap pemerintah dalam hal pengampunan pajak tersebut.

BeritaTerkait

Prof.Dr.Ahmad Rusdiana,MM/tek.IA

Toleransi Tanpa Perlindungan Adalah Kebohongan

16 November 2026

Gas Tipis Jadi Touring Ekstrem, Semangat Kebersamaan Komunitas Motor Asbac Sukses Tembus Pesisir Selatan Garut

16 November 2026

Maka dari itu melalui Wakil Ketua MEK PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkana, Muhammadiyah menyampaikan tiga rekomendasi terkait kebijakan pengampunan pajak tersebut.

Pertama, Muhammadiyah meminta kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan UU Pengampunan Pajak atau perpanjang pentahapan sosialisasi UU tersebut. Jangan karena waktu semakin mepet jelang akhir tahun anggaran dan kegagalan perolehan uang tebusan dan repatriasi dana dari luar negeri, pemerintah mengambil jalan pintas yang tidak terdesain dengan matang. Rakyat pun dikorbankan, APBN pun dipreteli hingga Rp133 triliuan, dan harga rokok pun hendak dinaikkan untuk menambal kegagalan fiskal.

Kedua, pemerintah harus serius mengejar dana simpanan pemodal kakap, koruptor, dana penyolong hasil alam kita, hingga rekening gendut para pejabat/mantan pejabat yang selama ini menghidari pajak dan di parkir di luar negeri. Bahkan, sesumbar Presiden Jokowi diawal pemberlakuan UU ini menyampaikan ke publik, bahwa pemerintah sudah memiliki data detail, rekening hingga alamat. Tapi hingga kini, pemerintah belum berhasil menunjukkan kinerja perolehan dana dari mereka. Bandingkan perolehan penerimaan HP merek Galaxy Note 7 yang ludes terpesan hanya dalam waktu tiga hari pasca pembukaan pre-orderpada 23 Agustus 2016 yang mencapai triliunan rupiah.

Ketiga, kalaupun UU Pengampunan Pajak ini tetap berjalan, segera buat tim sosialisasi. Libatkan Perguruan Tinggi, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, tokoh masyarakat, dan lainnya. Jangan serahkan semuanya ke petugas pajak untuk sosialiasi. Mereka kurang memiliki pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Kalau tim sosialiasasi ini tidak solid, kepercayaan pemerintah yakin semakin tergerus di mata publik.

“Kami berharap pemerintah merespon apa yang menjadikan rekomendasi Muhammadiyah ini untuk kemaslahatan umat,” kata Mukhaer.

Terkait dengan undang – undang pengampunan pajak ini Muhammadiyah siap berdialog kepada siapapun baik pengambil keputusan publik maupun masyarakat sehigga produk hukum ini bisa dipertanggung jawabkan.

 

Sumber Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhamadiyah

Previous Post

DPP Lemtari Desak DPR Sahkan RUU Masyarakat Adat

Next Post

WARISAN 2016 Jadi Momentum Lestarikan Budaya Batik Nusantara

Related Posts

Prof.Dr.Ahmad Rusdiana,MM/tek.IA
Edukasi

Toleransi Tanpa Perlindungan Adalah Kebohongan

16 November 2026
Ragam

Gas Tipis Jadi Touring Ekstrem, Semangat Kebersamaan Komunitas Motor Asbac Sukses Tembus Pesisir Selatan Garut

16 November 2026
TNI-POLRI

Satgas Karhutla Perwira Siswa (Pasis) Dikreg Seskoal Tuntaskan Sosialisasi Pencegahan Karhutla di Kalsel

15 November 2026
Ragam

Kursi Wapres Kosong, Momentum Prabowo Memperkuat Konsolidasi Politik

15 November 2026
TNI-POLRI

Dandim Tulungagung Ikut Meriahkan Invitasi Bola Voli Antar Kepala OPD, Perkuat Kebersamaan TNI dan Pemda

15 November 2026
TNI-POLRI

Dandim Tulungagung Hadiri Festival Batik Lurik Bhumi Ngrowo 2026, Dukung Pelestarian Budaya dan Penguatan IKM Lokal

15 November 2026
Next Post

WARISAN 2016 Jadi Momentum Lestarikan Budaya Batik Nusantara

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021