Jakarta, BEDAnews.com
Konsolidasi organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (Lemtari) hingga kini terus berlangsung. Sebab pada November 2016 nanti Lemtari akan menggelar Musyawarah Adat Indonesia dalam rangka memperkuat fungsi lembaga adat di negeri ini.
Demikian diungkapkan Ketua Umum DPP Lemtari, Suhaili Husein Datuk Mudo di Kantor DPP lemtari di Jakarta Barat, Sabtu (27/8/2016). Menurutnya, langkah pertama yang akan dilakukan Lemtari adalah bagaimana Peraturan adat nasional republic Indonesia keberadaannya kita sepakati dulu. Kemudian setelah itu bagaimana memfungsikan kembali ketentuan hukum adat istiadat di bumi kita masing-masing.
Karena, kata Suhaili banyak sekali permasalahan di masyarakat kita yang lari dan meninggalkan peraturan hukum adat tertsebut. Sementara itu Lemtari telah mendata bahwa dari 34 propinsi sudah hampir 20 propinsi yang telah ada lembaga-lembaga adatnya, misalnya di wilayah Sumatera tingkat propinsi belum ada lembaga adatnya tapi di kabupaten kota sudah ada. Juga di Seluruh Kalimantan sudah ada begitupun di Sulawesi semuanya sudah ada, Papua sudah ada, yang belum ada di pulau Jawa, Maluku, NTB dan NTT.
“Karena Lembaga ini sangat diperlukan di tingkat nasional maka lembaga adat di daerah itu tidak harus bernama Lemtari bisa disesuaikan dengan nama adat daerah masing-masing. misalnya lembaga adat di Sunada atau pajajaran atau parahyangan atau lembaga adat baduy di Banten, Lemtari hanyalah wadah untuk menghubungkan secara nasional. Misalnya di padang sudah ada perangkatnya yang bernama ninik mamak jug di daerah lain,” jelas Suhaili.
Terkait dengan keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lemtari didorong untuk mengajukan ketegasan aspirasi kepada DPD RI supaya turut serta mempercepat proses rancangan Undang Undang Masyarakat Adat sudah masuk dua tahun lalu di prolegnas DPR RI namun pada saat itu dari pihak pemerintah yang diwakili oleh kementerian kehutanan tidak hadir, dengan nama Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA).
"Karena Pemerintahannya telah berganti maka Lemtari mengharapkan atau mendesak agar RUU Tentang Masyarakat Adat itu disahkan," tambah Wakil ketua adat melayu Riau membidangi tanah wilayat ini.
Maka jikalau ruu hukum adat itu di sahkan secara otomatis perann hukum adat di daerah berlaku termasuk tentang hukum tanah wilayatnya, berikut memperkecil adanya konflik-konflik masyarakat adat. Nantinya, UU tersebut juga dinilai efektif untuk memberikan pengakuan ke masyarakat adat yang memang menjalankan fungsinya. (M. Harun).












