LBH GEKIRA juga menyoroti fakta bahwa, WSY selama ini menjalankan fungsi pendampingan pastoral mahasiswa Katolik, pendidikan agama, serta kegiatan sosial lintas iman, yang bahkan mendapat dukungan dari masyarakat sekitar.
“Jika kegiatan sosial dan pendidikan diterima, tetapi ibadahnya dihentikan, ini menunjukkan masih adanya kesalahpahaman serius tentang makna kebebasan beragama,” kata Santrawan.
LBH GEKIRA meminta pemerintah daerah, aparat keamanan, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk tidak hanya berperan sebagai mediator konflik, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi.
“Kerukunan sejati bukan berarti menghentikan ibadah demi ketenangan sementara, melainkan memastikan semua warga bisa menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut,” tambahnya.
