Ketua LBH GEKIRA, Santrawan Paparang, menegaskan, kebebasan beribadah merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikalahkan oleh tekanan sosial atau kekhawatiran mayoritas.
“Negara wajib hadir menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Ketika ibadah dihentikan bukan karena pelanggaran hukum, melainkan karena tekanan sosial atau kekhawatiran semata, maka ini menjadi preseden yang tidak sehat bagi kehidupan berbangsa,” ujar Santrawan, Rabu (24/12/2025).
Menurut LBH GEKIRA, dialog dan musyawarah antarumat beragama merupakan langkah positif. Namun, hasil dialog tidak boleh berujung pada pengorbanan hak konstitusional kelompok minoritas.
“Musyawarah seharusnya memperkuat perlindungan hak, bukan justru membatasi pelaksanaannya. Kebebasan beribadah dijamin Pasal 29 UUD 1945 dan tidak bersyarat pada persetujuan mayoritas,” tegasnya.
