Sudah menjadi rahasia umum bahwa Jawa barat merupakan wilayah yang memiliki berjuta potensi, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Apalagi jika melihat aspek pembangunan insfrastrukturnya yang terus mengalami kemajuan, baik di perkotaan maupun pedesaan.
Kali ini Pemprov Jabar sepertinya ingin mefokuskan pembangunan di wilayah pedesaan, hal ini dapat dimengerti mengingat Jawa barat sebagian besarnya merupakan wilayah yang terdiri atas desa-desa yang memiliki potensi luar biasa. Untuk mendukung hal itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menggelar Sekolah Penataan Ruang Desa di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Acara tersebut digelar pada tanggal 19 – 21 Mei 2021. (liputan6.com)
Adapun, tujuan dari Sekolah Penataan Ruang ini mengedukasi dan membina ASN pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam penataan ruang desa berbasis potensi desa. Dapat kita perhatikan sedemikian seriusnya pemerintah melakukan berbagai upaya dan pemetaan agar potensi di wilayah pedesaan bisa terserap dengan maksimal.
Berbagai program yang berkaitan dengan wilayah pedesaan tidak lain merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan desa (SDG’s Desa) yang memang digagas oleh pemerintah pusat. Pemerintah berharap SDG’s ini bisa menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, mulai dari kemiskinan, kelaparan, hingga menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.
Masyarakat tentu menaruh harapan besar terhadap program-program seperti ini, karena sudah sejak lama masyarakat memang ada dalam kondisi yang sulit baik dari sisi ekonomi maupun kesejahteraannya. Sayangnya, track record pemerintah selama ini sering mengecewakan masyarakat. Banyak program pemerintah selama ini yang bagus hanya pada tatanan konsep saja. Sedangkan saat eksekusi di lapangan tidak efektif bahkan memunculkan permasalahan baru.
Begitipun saat pemerintah menggulirkan program Penataan ruang desa yang berbasis potensi desa. Akan selalu ada kekhawatiran, terlebih jika berhubungan dengan para pengusaha yang selama ini seolah selalu ada di balik layar dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Disinyalir penataan ruang desa adalah jalan menuju kapitalisasi desa karena sudah pasti akan melibatkan para pengusaha dalam hal pendanaannya. Sehingga akhirnya berimbas pada pengeksploitasian potensi desa.
Potensi desa akan diburu para investor dengan dalih pembangunan sehingga sustainability pembangunan menurut kapitalis akan berlangsung, padahal sejatinya ini adalah kapitalisasi desa. Banyak bermunculannya tempat-tempat wisata dipedesaan merupakan salah satu contohnya. Jika hal ini diklaim bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat desa, ternyata pada faktanya tidaklah demikian. Masyarakat umum pedesaan hanya dijadikan alat pemutar perekonomian para kapitalis, adapun keuntungan besar tetap untuk sang pemilik modal yang menadanai berbagai proyek dipedesaan tersebut, mereka tidak lain yaitu para pengusaha. Sehingga tidak berlebihan jika ada prediksi bahwa program seperti ini bisa menjadi jalan penjajahan yang merambah ke desa-desa.
Bila kita kembali pada konsep Islam, maka akan kita dapati hal yang sangat berbeda dalam hal penataan ruang. Berawal dari kebijakan mendasar dalam Islam terkait dengan pembangunan yang tidak dilepaskan dari sistem ekonomi yang diterapkan yaitu sistem ekonomi Islam. Dari sini negara mempunyai sumber kekayaan yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan negara. Bukan seperti halnya dalam sistem kapitalisme yang membiayai penyelenggaran negara bertumpu pada utang dan melibatkan korporasi. Ketika negara dalam konsep Islam harus membangun infrastruktur maka akan menggunakan dana Baitul Mal. Sehingga negara akan terbebas dari intervensi para pengusaha baik asing maupun lokal.
Berkaitan dengan penataan ruang dan wilayah dalam kitab al-Ahkam as-Sulthaniyyah, al-mawardi menyatakan, “Qadhi Hisbah yang mengepalai Dar al-Hisbah berhak untuk melarang orang yang mendirikan bangunan di jalan yang digunakan lalu lintas, sekaligus bisa menginstruksikan kepada mereka untuk menghancurkan bangunan yang mereka dirikan. Sekalipun bangunan tersebut adalah Masjid. Karena kepentingan jalan adalah untuk perjalanan bukan untuk bangunan. Qadhi Hisbah juga berhak untuk melarang siapa pun meletakkan barang-barang dagangan dan bahan-bahan/alat bangunan di jalan-jalan dan
pasar, jika barang dan bahan tersebut bisa memudaratkan orang. Dalam hal ini, Qadhi Hisbah berhak untuk melakukan ijtihad dalam menentukan mana yang mudarat dan mana yang tidak. Karena ini merupakan ijtihad dalam masalah konvensi (kepantasan umum), bukan masalah syar’i.” (Al- Mawardi, al-Ahkam as-Suthaniyyah, hlm 430-431)
Disini, dapat kita perhatikan bahwa Qadhi Hisbah dan Dar al-Hisbah bisa melakukan tindakan paksa jika penggunaan lahan-lahan milik umum bisa membahayakan kepentingan publik.
Bangunan rumah bahkan masjid atau fasilitas umum lainnya bisa dirobohkan untuk menjaga agar lahan tersebut tetap dipertahankan sebagaimana fungsi dan peruntukannya.
Hal ini berari pula bahwa tata ruang wilayah dalam konteks spasial berdasarkan konsep Islam akan selalu merujuk pada kepentingan rakyat, di sisi lain juga tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan beserta potensinya. Adapun semua potensi yang ada di setiap wilayah itupun diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat.
Dapat kita ketahui, tertatanya tata ruang dan berbagai lahan dalam Islam menunjukkan maju dan besarnya peradaban Islam. Disertai terwujudnya suistanability pembangunan yang selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pantas saja, jika Islam pernah menjadi negara adidaya yang dikagumi dunia. Harapan besar pun patut kita sematkan pada Jabar dan negeri tercinta ini agar bisa bercermin pada konsep Islam jika ingin memiliki peradaban yang tinggi dan maju. Wallahua’lam
