Patut diketahui bahwa sepak terjang Jokowi yang membesarkan ‘Oligarki Kembar Tiga’ termasuk diri dan keluarganya yang menjadi tema sentral dari ketidakpuasan politik hanyalah konsekuensi saja. Sekuensinya berupa penyebab rusaknya sistem politik Indonesia tidak pernah mau digali secara mendalam. Yang dibincangkan paling tinggi berkisar pada implikasi hilirnya, seperti ketidakpuasan politik terhadap Jokowi menjadi beban politik Presiden Prabowo Subianto lantaran dinilai telah memberi ruang bagi eksistensi Jokowi beserta mitra oligarkinya.
Kritik itu tidak salah. Tapi saya harus tegaskan bahwa bukan itu pokok masalahnya. Pokok masalahnya tidak terletak pada rezim politik Jokowi yang tidak demokratis, atau rezim politik Prabowo Subianto masih menampung kepentingan Jokowi dan mitra oligarkinya. Pokok masalahnya adalah karena UUD’1945 diganti dengan UUD’2002 untuk misi politik yang sangat buruk dan berutal. Itu subtansi pokok masalahnya. Itu subtansinya masalah hulunya. Pokok masalah dan pokok persoalannya tidak terletak pada Jokowi yang belum diadili dan belum dipenjara, karena mengadili dan memenjarakan Jokowi tidak akan pernah memecahkan masalah dan tidak akan pernah menjawab persoalan subtansial.
