PB PORDI menegaskan bahwa, mereka telah memiliki legalitas hukum yang kuat, diawali dengan surat rekomendasi resmi dari Sekjen KONI yang menjadi landasan terbitnya SK Kemenkumham Nomor AHU-0006864.AH.01.07.TAHUN 2022 serta Akta Notaris tertanggal 8 Juli 2022.
Berdasarkan legalitas tersebut, PORDI telah bekerja keras memenuhi seluruh prasyarat ketat keanggotaan KONI selama hampir empat tahun hingga Februari 2026. Persyaratan yang dipenuhi mencakup pembentukan kepengurusan sebesar 50% + 1 di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota, penyusunan AD-ART, pedoman, kode etik, hingga sukses menyelenggarakan minimal empat kali Kejuaraan Nasional (Kejurnas). Seluruh dokumen final tersebut juga telah diserahkan secara keseluruhan dan diterima oleh Sekretariat melalui Ketua Bidang Hukum KONI pada 4 Mei 2026.
