Kendati seluruh persyaratan telah dipenuhi secara prosedural, KONI justru dinilai melakukan pengkondisian politik yang mencederai iklim olahraga prestasi. PB PORDI mengungkapkan bahwa, dalam Komisi 1 Rakernas, terdapat pengaturan sepihak untuk mengusulkan dan memberikan kesempatan pemaparan bagi organisasi domino saingan yang baru berproses empat bulan.
Padahal, agenda pembahasan dan pengesahan cabang olahraga baru sama sekali tidak tercantum dalam rundown resmi Rakernas KONI. Pemaksaan untuk meloloskan organisasi instan yang belum melengkapi prasyarat AD-ART KONI ini dinilai sebagai tindakan tidak berperadaban dan penuh siasat culas demi kepentingan kekuasaan semata.
Atas dasar penyelewengan ini, PB PORDI secara resmi menolak hasil keputusan Rakernas KONI dan menganggap klaim keabsahan organisasi domino lain tersebut sangat prematur serta tidak dapat diterima. Selain bersiap menempuh jalur hukum formal, Pengurus Besar PORDI menyerukan kepada seluruh Pengurus Provinsi (Pengprov), Pengurus Daerah (Pengda), Pengurus Kecamatan (Pengcam), gardu, serta seluruh atlet dan anggota di Indonesia untuk tetap tenang. Seluruh anggota diimbau tetap beraktivitas normal seperti biasa sembari menjaga komitmen pada iklim olahraga nasional yang sehat dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas. (Red).
