“Kami anggap KONI loloskan Cabor Instan cacat prosedur. Insha Allah, kami siap tempuh jaur hukum,” tegas Andi Jamaro Dulung.
Protes keras PB PORDI dipicu oleh pernyataan pimpinan KONI dalam forum Rakernas yang mengklaim bahwa, dokumen pengajuan keanggotaan PORDI baru diterima pada 20 Mei 2026. Klaim tersebut dijadikan dasar oleh KONI untuk mengabaikan permohonan PORDI sepanjang sidang Rakernas berlangsung.
PB PORDI secara terbuka menyatakan bahwa, pernyataan pimpinan KONI tersebut merupakan pemutarbalikan fakta yang menyesatkan. Faktanya, PB PORDI telah berproses mengajukan keanggotaan sejak tahun 2019 melalui dokumen resmi, termasuk melakukan audiensi langsung di Kantor KONI Pusat dengan Bidang Organisasi dan Bidang Hukum pada 9 Maret 2022, guna mendapatkan arahan legalitas sesuai AD-ART KONI.
