Sementara, pemerintah sebagai aktor kebijakan menjadi alat kontrol sosial dalam membentuk persepsi publik, yakni bagaimana publik berpikir, berperilaku, dan mempertaruhkan efektivitas kebijakan sama saja dengan mempertaruhkan kredibilitas institusi pemerintahan di mata masyarakat.
Lebih penting dari itu, bukan tidak mungkin siklus distrust rakyat terhadap pemerintah pun kian bereskalasi. Ketidakmandirian pemerintah dalam membangun tata kelola yang baik (good governance) berkecenderungan pada cautious governance, yakni pemerintah yang lamban, ragu-ragu, dan semata-mata kompromistis.
Ini akan berujung pada delegitimasi kekuasaan, di mana setiap kebijakan, sebaik apapun isinya akan selalu disambut kecurigaan publik. Maka, sudah saatnya pemerintah berhenti bermain-main dengan nasib banyak orang.
