Bandung, BEDAnews
Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan di Jawa Barat saat ini hanya 59 persen, jauh di bawah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Artinya dari 100 orang yang sekolah di SMP, 41 orang diantaranya tidak melanjutkan ke Sekolah tingkat lanjutan.
Keadaan ini mendapat tanggapan dari komisi E DPRD Jawa Barat yang menangani masalah pendidikan. “Gubernur, jangan selalu melihat sisi infrastruktur saja. Selama ini gubernur bilangnya RKB (Ruang Kelas Baru) saja, tapi di sisi lainnya ditinggalkan, salah satunya hal ini (APK pendidikan)," kata Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat Didin Supriadin, Rabu, (13/6) di Bandung.
Hal ini disampai Didin, menanggapi pernyataan keterkejutan Mendikbud M. Nuh terhadap angka partisipasi kasar pendidikan di Jawa Barat yang rendah, dibandingkan dengan Jateng dan Jatim.
Didin merasa aneh, mengapa APK pendidikan di Jawa Barat bisa lebih rendah dibandingkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kenapa bisa,? ”Ibaratnya kalah sama provinsi tetangga seperti Jatim dan Jateng. Padahal di Jabar ini banyak perguruan tinggi berkualitas. Teknis ada ITB, agama ada UIN, pertanian ada IPB. Tapi kenapa APK pendidikannya bisa rendah," ujar Didin.
Komisi E, lanjut Didin tidak akan menyalahkan pihak mana yang salah, terkait APK pendidikan di Provinsi Jabar, namun hal ini juga menjadi tugas dari Dinas Pendidikan Jabar agar APK pendidikan bisa meningkat.
“Teliti faktor yang menyebabkan APK pendidikan di Jabar rendah. Disdik harus bisa mengevaluasi dan mencari solusinya seperti apa," ujarnya. (Hermanto)
