Karena itu, saya mendukung langkah Gubernur Pramono Anung untuk terus memperjuangkan penerbitan Obligasi Daerah DKI Jakarta.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya dapat bekerja sama mencari berbagai sumber pembiayaan pembangunan yang inovatif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jakarta memiliki kebutuhan pembangunan yang sangat besar. Sebagai pusat perekonomian, bisnis, pemerintahan, dan berbagai kegiatan nasional, Jakarta membutuhkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik secara terus-menerus.
Karena itu, Jakarta membutuhkan berbagai alternatif pembiayaan dan tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.
Pada dasarnya, penggunaan Obligasi Daerah bukan sekadar persoalan apakah pemerintah daerah memiliki uang atau tidak.
