Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mengelola pembiayaan tersebut secara sehat, transparan, dan benar-benar menggunakannya untuk pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat.
Penerbitan Obligasi Daerah harus didasarkan pada perencanaan yang matang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mampu menjelaskan secara terbuka proyek apa saja yang akan dibiayai, berapa nilai investasinya, apa manfaatnya bagi masyarakat, dari mana sumber pembayaran kembali obligasi, serta bagaimana risiko keuangannya akan dikelola.
Masyarakat Jakarta juga perlu mengetahui secara jelas apakah dana sekitar Rp5,2 triliun tersebut benar-benar digunakan untuk proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat langsung dan jangka panjang.
