Dalam Pasal 50 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2024 disebutkan bahwa penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah pada prinsipnya dapat dilakukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, penerusan pinjaman, dan penyertaan modal kepada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa, penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
Dengan demikian, secara hukum penerbitan Obligasi Daerah memang dimungkinkan. Namun, seluruh persyaratan, mekanisme, kemampuan fiskal, serta ketentuan peraturan perundang-undangan harus dipenuhi.
