Hal tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau Menteri Keuangan, setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
Artinya, Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan, sedangkan Menteri Keuangan memiliki peran penting dalam memberikan persetujuan penerbitan Obligasi Daerah.
Ketentuan mengenai Obligasi Daerah juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
