Menurut saya, apabila instrumen Obligasi Daerah memang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, sudah seharusnya Pemerintah Pusat memberikan ruang kepada pemerintah daerah yang ingin memanfaatkannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Tentu saja, hal tersebut bukan berarti mengabaikan pengawasan. Pemerintah Pusat tetap memiliki kewenangan untuk memastikan setiap penerbitan Obligasi Daerah memenuhi seluruh persyaratan dan tidak menimbulkan masalah bagi keuangan daerah di masa mendatang.
Obligasi Daerah dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan Jakarta. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat menerbitkan Obligasi Daerah secara sepihak. Penerbitannya harus melalui mekanisme dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
