DPRD DKI Jakarta juga harus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar penerbitan Obligasi Daerah tidak hanya menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi benar-benar melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pada intinya, persoalannya bukan sekadar apakah Jakarta boleh atau tidak boleh menerbitkan Obligasi Daerah.
Pertanyaan yang lebih penting adalah untuk apa dana Obligasi Daerah digunakan, proyek apa yang akan dibiayai, siapa yang bertanggung jawab terhadap penggunaannya, dan bagaimana masyarakat Jakarta mendapatkan manfaat dari pembangunan yang dibiayai melalui obligasi tersebut.
Pergantian Menteri Keuangan telah mengubah kepemimpinan di bidang keuangan dan fiskal nasional. Kini, perhatian publik tentu tertuju kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan bagaimana kebijakan Pemerintah Pusat ke depan, termasuk terhadap rencana penerbitan Obligasi Daerah Jakarta.
