Di sinilah istilah “ngepot” dalam judul tulisan ini menemukan maksudnya.
Rencana Obligasi Daerah Jakarta senilai sekitar Rp5,2 triliun berpeluang berjalan lebih cepat apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu membangun komunikasi yang baik dengan Menteri Keuangan yang baru serta dapat menjelaskan secara terbuka alasan, manfaat, risiko, dan kemampuan pembayaran kembali obligasi tersebut.
Namun, melaju cepat bukan berarti mengabaikan aturan dan kehati-hatian. Justru semakin besar nilai Obligasi Daerah yang akan diterbitkan, semakin besar pula tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung harus memastikan bahwa setiap rupiah hasil penerbitan Obligasi Daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat Jakarta.
