Apabila proyek yang dibiayai benar-benar produktif, memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat transportasi, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan Jakarta, maka Obligasi Daerah layak dipertimbangkan.
Sebaliknya, apabila perencanaan proyek tidak matang, manfaatnya tidak jelas, dan pembayaran kembali obligasi berpotensi membebani keuangan daerah, maka rencana tersebut harus dikaji kembali secara serius.
Karena itu, pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dan pengangkatan Suahasil Nazara sebagai penggantinya berpotensi membuka babak baru dalam pembahasan rencana Obligasi Daerah Jakarta.
Bukan berarti pergantian Menteri Keuangan secara otomatis membuat Obligasi Daerah Jakarta langsung disetujui. Namun, perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan dapat membuka ruang komunikasi dan pembahasan baru antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
