Dengan demikian, sebenarnya peluang penerbitan Obligasi Daerah Jakarta tidak pernah benar-benar tertutup.
Pergantian Menteri Keuangan dapat menjadi momentum baru bagi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memperkuat argumentasi mengenai pentingnya penerbitan Obligasi Daerah.
Apabila sebelumnya terdapat perbedaan pandangan mengenai urgensi penambahan utang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memiliki kesempatan untuk menyampaikan secara lebih rinci kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta kepada Menteri Keuangan yang baru.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menunjukkan bahwa Obligasi Daerah bukan sekadar cara untuk mencari tambahan uang. Obligasi Daerah harus menjadi bagian dari strategi pembiayaan pembangunan jangka panjang.













