Apakah Suahasil Nazara akan memiliki pandangan yang sama bahwa Jakarta belum perlu menambah utang melalui obligasi?
Ataukah Menteri Keuangan yang baru justru akan membuka ruang komunikasi dan koordinasi yang lebih luas dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas kebutuhan pembiayaan pembangunan secara menyeluruh?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu belum dapat disimpulkan sebelum ada kebijakan atau pernyataan resmi dari Menteri Keuangan yang baru.
Namun, satu hal yang perlu dicatat, sebelumnya Purbaya sendiri pada akhirnya tidak menutup pintu bagi rencana penerbitan Obligasi Daerah Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap dapat menerbitkan Obligasi Daerah sepanjang dilakukan dengan perhitungan yang matang dan sesuai ketentuan yang berlaku.
