Bagi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pergantian tersebut dapat menjadi momentum untuk kembali memperjuangkan rencana Jakarta Bond atau Obligasi Daerah dengan argumentasi yang lebih kuat, perencanaan yang lebih matang, dan keterbukaan yang lebih besar kepada masyarakat.
Apakah rencana Obligasi Daerah Jakarta senilai sekitar Rp5,2 triliun akan benar-benar “ngepot” atau melaju lebih cepat? Ataukah justru akan semakin “lemot”, dalam arti semakin melambat dan akhirnya hilang ditelan waktu?
*Tentu waktu yang akan menjawab*
Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak cukup hanya berharap pada pergantian Menteri Keuangan.
Pemprov DKI harus mampu membuktikan bahwa Obligasi Daerah memang benar-benar dibutuhkan, memiliki dasar perencanaan yang kuat, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan tidak akan menjadi beban keuangan bagi Jakarta pada masa mendatang.
